Direktori berbasis putusan

Temukan spesialis PPN

Koreksi PPN, faktur pajak, pajak masukan, dan restitusi.

1.495
profil
6
bidang
2026
data
Bidang spesialisasi
Hapus filter

Hadryan Ivander

Bandung·Sejak 2019
PPN11 hakim ketua
Di bidang PPN
67
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 67 pokok
67 dikabulkan0 sebagian0 ditolak

Hidajat Hoesni

Batam·Sejak 2019
PPH34 hakim ketua
Di bidang PPN
67
perkara ditangani
74%
dikabulkan · 61 pokok
38 dikabulkan7 sebagian16 ditolak2 prosedural

Antonius Susanto

Jakarta Selatan·Sejak 2019
PPH20 hakim ketua
Di bidang PPN
67
perkara ditangani
71%
dikabulkan · 61 pokok
15 dikabulkan28 sebagian18 ditolak5 prosedural

Muhammad Ridoan

Surabaya·Sejak 2020
PPN24 hakim ketua
Di bidang PPN
67
perkara ditangani
71%
dikabulkan · 65 pokok
17 dikabulkan29 sebagian19 ditolak2 prosedural

Petronius Saragih

Palembang·Sejak 2019
PPN12 hakim ketua
Di bidang PPN
67
perkara ditangani
96%
dikabulkan · 67 pokok
39 dikabulkan25 sebagian3 ditolak

Ira Jauwanto Halim

Jakarta Selatan·Sejak 2019
PPH28 hakim ketua
Di bidang PPN
67
perkara ditangani
79%
dikabulkan · 53 pokok
34 dikabulkan8 sebagian11 ditolak14 prosedural

Yulianto Guritno

Jakarta Pusat·Sejak 2019
PPN17 hakim ketua
Di bidang PPN
67
perkara ditangani
84%
dikabulkan · 67 pokok
31 dikabulkan25 sebagian11 ditolak

Hananta Budianto

Semarang·Sejak 2019
PPN15 hakim ketua
Di bidang PPN
66
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 62 pokok
60 dikabulkan2 sebagian0 ditolak

Muhammad Yusuf

Surabaya·Sejak 2020
PPN15 hakim ketua
Di bidang PPN
66
perkara ditangani
77%
dikabulkan · 66 pokok
44 dikabulkan7 sebagian15 ditolak

Chandra Yudha

Yogyakarta·Sejak 2020
PPN15 hakim ketua
Di bidang PPN
66
perkara ditangani
92%
dikabulkan · 65 pokok
22 dikabulkan38 sebagian5 ditolak1 prosedural

Niken Ayu Permandarani

Batam·Sejak 2019
PPN21 hakim ketua
Di bidang PPN
65
perkara ditangani
83%
dikabulkan · 63 pokok
51 dikabulkan1 sebagian11 ditolak2 prosedural

I Kadek Sumadi

Batam·Sejak 2019
PPN16 hakim ketua
Di bidang PPN
64
perkara ditangani
62%
dikabulkan · 52 pokok
19 dikabulkan13 sebagian20 ditolak

Ari Irfano

Jakarta Selatan·Sejak 2019
PPN19 hakim ketua
Di bidang PPN
64
perkara ditangani
79%
dikabulkan · 62 pokok
34 dikabulkan15 sebagian13 ditolak1 prosedural

Winarto Sutanto

Palembang·Sejak 2019
PPH29 hakim ketua
Di bidang PPN
64
perkara ditangani
90%
dikabulkan · 62 pokok
36 dikabulkan20 sebagian6 ditolak1 prosedural

Veranince Taptavia

Jakarta Pusat·Sejak 2020
PPH11 hakim ketua
Di bidang PPN
64
perkara ditangani
63%
dikabulkan · 49 pokok
31 dikabulkan0 sebagian18 ditolak4 prosedural

Parata Aritonang, S.H., M.M

Batam·Sejak 2019
PPN14 hakim ketua
Di bidang PPN
64
perkara ditangani
0%
dikabulkan · 64 pokok
0 dikabulkan0 sebagian64 ditolak

Wawan Setiyo Hartono

Yogyakarta·Sejak 2019
PPN19 hakim ketua
Di bidang PPN
64
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 48 pokok
48 dikabulkan0 sebagian0 ditolak1 prosedural

Mohamad Hendriana

Palembang·Sejak 2020
PPN11 hakim ketua
Di bidang PPN
64
perkara ditangani
98%
dikabulkan · 50 pokok
12 dikabulkan37 sebagian1 ditolak14 prosedural

Ngakan Putu Ardana

Denpasar·Sejak 2019
PPN14 hakim ketua
Di bidang PPN
64
perkara ditangani
82%
dikabulkan · 54 pokok
37 dikabulkan7 sebagian10 ditolak10 prosedural

Windy Purboyo

Palembang·Sejak 2024
PPN6 hakim ketua
Di bidang PPN
63
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 58 pokok
58 dikabulkan0 sebagian0 ditolak5 prosedural

Andreas Dedy Suhendra

Makassar·Sejak 2019
PPN20 hakim ketua
Di bidang PPN
63
perkara ditangani
69%
dikabulkan · 45 pokok
25 dikabulkan6 sebagian14 ditolak3 prosedural

Romy Afandi

Tangerang·Sejak 2019
PPN31 hakim ketua
Di bidang PPN
63
perkara ditangani
95%
dikabulkan · 61 pokok
13 dikabulkan45 sebagian3 ditolak2 prosedural

Nyayu Sitti Retha Deema Arintha

Bekasi·Sejak 2020
PPH10 hakim ketua
Di bidang PPN
62
perkara ditangani
64%
dikabulkan · 47 pokok
30 dikabulkan0 sebagian17 ditolak4 prosedural

Ahmad Munir

Jakarta Selatan·Sejak 2020
PPN20 hakim ketua
Di bidang PPN
62
perkara ditangani
83%
dikabulkan · 57 pokok
9 dikabulkan38 sebagian10 ditolak5 prosedural

Catatan. Nama kuasa hukum, jumlah perkara, jenis sengketa, dan hasil putusan diambil nyata dari basis data putusan Pengadilan Pajak. Kontak, tarif, dan lokasi belum tersedia — bagian itu hanya terisi bila kuasa hukum yang bersangkutan mengklaim profilnya sendiri. Metodologi & sumber data →