Direktori berbasis putusan

Temukan spesialis PPN

Koreksi PPN, faktur pajak, pajak masukan, dan restitusi.

1.495
profil
6
bidang
2026
data
Bidang spesialisasi
Hapus filter

Candra Lina

Jakarta Pusat·Sejak 2022
PPN5 hakim ketua
Di bidang PPN
22
perkara ditangani
68%
dikabulkan · 22 pokok
13 dikabulkan2 sebagian7 ditolak

Doli Aritonang

Batam·Sejak 2019
PPN13 hakim ketua
Di bidang PPN
22
perkara ditangani
80%
dikabulkan · 20 pokok
12 dikabulkan4 sebagian4 ditolak2 prosedural

Ikhwan Ahmad Prayogo

Jakarta Selatan·Sejak 2022
PPH3 hakim ketua
Di bidang PPN
22
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 20 pokok
0 dikabulkan20 sebagian0 ditolak2 prosedural

Devin Winata

Makassar·Sejak 2022
PPN3 hakim ketua
Di bidang PPN
22
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 12 pokok
12 dikabulkan0 sebagian0 ditolak10 prosedural

Esther Listya Novanty

Semarang·Sejak 2019
Bea & Cukai19 hakim ketua
Di bidang PPN
22
perkara ditangani
59%
dikabulkan · 22 pokok
12 dikabulkan1 sebagian9 ditolak

Ir. H. Tendi Sutendi

Denpasar·Sejak 2022
PPN3 hakim ketua
Di bidang PPN
22
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 19 pokok
19 dikabulkan0 sebagian0 ditolak1 prosedural

Gilan Gustari

Bandung·Sejak 2022
PPN7 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 14 pokok
9 dikabulkan5 sebagian0 ditolak

Nico Wandiredja

Tangerang·Sejak 2021
PPH10 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 21 pokok
11 dikabulkan10 sebagian0 ditolak

Dedy Iwa Maulana

Denpasar·Sejak 2019
PPN15 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
48%
dikabulkan · 21 pokok
10 dikabulkan0 sebagian11 ditolak

Prastika Suwandi Tjeng

Palembang·Sejak 2019
PPN4 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
52%
dikabulkan · 21 pokok
10 dikabulkan1 sebagian10 ditolak

M. Syaenuddin Al Agsa

Semarang·Sejak 2025
PPN11 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
0%
dikabulkan · 21 pokok
0 dikabulkan0 sebagian21 ditolak

Sugeng Haryanto

Surabaya·Sejak 2019
PPN8 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
85%
dikabulkan · 20 pokok
2 dikabulkan15 sebagian3 ditolak1 prosedural

Laila Suswita

Denpasar·Sejak 2020
PPN14 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
80%
dikabulkan · 20 pokok
16 dikabulkan0 sebagian4 ditolak1 prosedural

Renate Alice

Jakarta Pusat·Sejak 2019
PPH15 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
91%
dikabulkan · 21 pokok
18 dikabulkan1 sebagian2 ditolak

Ferry Ivanturioski

Jakarta Pusat·Sejak 2023
PPN2 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 20 pokok
19 dikabulkan1 sebagian0 ditolak

Eddy Joni

Semarang·Sejak 2023
PPN4 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
57%
dikabulkan · 21 pokok
12 dikabulkan0 sebagian9 ditolak

FX Heru Purwono

Makassar·Sejak 2023
PPH7 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
71%
dikabulkan · 21 pokok
8 dikabulkan7 sebagian6 ditolak

Arief Tonny Kusuma

Jakarta Pusat·Sejak 2022
PPH7 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 9 pokok
8 dikabulkan1 sebagian0 ditolak12 prosedural

Dhori Alamsyah

Medan·Sejak 2024
PPN2 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 21 pokok
20 dikabulkan1 sebagian0 ditolak

Mahrus Muzammil

Batam·Sejak 2025
PPN1 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 21 pokok
21 dikabulkan0 sebagian0 ditolak

Januar Asmoro

Surabaya·Sejak 2019
PPN7 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
38%
dikabulkan · 21 pokok
5 dikabulkan3 sebagian13 ditolak

Tes Kushendarto

Palembang·Sejak 2024
PPN2 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 21 pokok
20 dikabulkan1 sebagian0 ditolak

Y. Lambang Setyo Putro

Jakarta Pusat·Sejak 2019
PPN12 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
71%
dikabulkan · 21 pokok
3 dikabulkan12 sebagian6 ditolak

Cindy Karyadi Sukiman

Surabaya·Sejak 2019
PPH10 hakim ketua
Di bidang PPN
21
perkara ditangani
40%
dikabulkan · 20 pokok
5 dikabulkan3 sebagian12 ditolak

Catatan. Nama kuasa hukum, jumlah perkara, jenis sengketa, dan hasil putusan diambil nyata dari basis data putusan Pengadilan Pajak. Kontak, tarif, dan lokasi belum tersedia — bagian itu hanya terisi bila kuasa hukum yang bersangkutan mengklaim profilnya sendiri. Metodologi & sumber data →