Direktori berbasis putusan

Temukan kuasa hukum dari jejak perkaranya

Saring profil, baca pola hasil perkara, lalu bandingkan pendamping sengketa pajak dengan konteks yang lebih utuh.

2.463
profil
6
bidang
2026
data
Bidang spesialisasi

Norbertus Simon, S.H., M.M.

Surabaya·Sejak 2020
PPH20 hakim ketua
57
perkara ditangani
82%
dikabulkan · 55 pokok
21 dikabulkan24 sebagian10 ditolak2 prosedural

Melini Br Samosir

Bekasi·Sejak 2021
PPN4 hakim ketua
57
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 56 pokok
54 dikabulkan2 sebagian0 ditolak

Azwar Amiruddin

Bekasi·Sejak 2021
Gugatan16 hakim ketua
57
perkara ditangani
64%
dikabulkan · 55 pokok
18 dikabulkan17 sebagian20 ditolak2 prosedural

Dian Mawarini

Surabaya·Sejak 2020
PPN15 hakim ketua
56
perkara ditangani
58%
dikabulkan · 55 pokok
18 dikabulkan14 sebagian23 ditolak1 prosedural

Nico Wandiredja

Tangerang·Sejak 2021
PPH10 hakim ketua
56
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 55 pokok
28 dikabulkan27 sebagian0 ditolak1 prosedural

Hernowo Yuswanto, S.E

Semarang·Sejak 2024
PPN3 hakim ketua
56
perkara ditangani
38%
dikabulkan · 40 pokok
1 dikabulkan14 sebagian25 ditolak1 prosedural

Muchamad Aziz

Bandung·Sejak 2025
PPN4 hakim ketua
56
perkara ditangani
2%
dikabulkan · 56 pokok
1 dikabulkan0 sebagian55 ditolak

Agus Syafiin Pane, S.Sos., M.M

Medan·Sejak 2020
Bea & Cukai8 hakim ketua
56
perkara ditangani
44%
dikabulkan · 27 pokok
10 dikabulkan2 sebagian15 ditolak17 prosedural

Ferry Ferdian

Tangerang·Sejak 2019
PPH7 hakim ketua
55
perkara ditangani
58%
dikabulkan · 55 pokok
15 dikabulkan17 sebagian23 ditolak

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan banding Pemohon

Surabaya·Sejak 2021
PPN7 hakim ketua
55
perkara ditangani
52%
dikabulkan · 50 pokok
12 dikabulkan14 sebagian24 ditolak4 prosedural

Herry Kusuma Halim

Surabaya·Sejak 2019
PPN12 hakim ketua
55
perkara ditangani
94%
dikabulkan · 54 pokok
31 dikabulkan20 sebagian3 ditolak

Drs. H. Yasir Iswanto, M.M.

Jakarta Pusat·Sejak 2019
PPN6 hakim ketua
55
perkara ditangani
56%
dikabulkan · 48 pokok
4 dikabulkan23 sebagian21 ditolak6 prosedural

Ida Bagus Enderarta

Makassar·Sejak 2019
PPH9 hakim ketua
54
perkara ditangani
83%
dikabulkan · 47 pokok
24 dikabulkan15 sebagian8 ditolak5 prosedural

Jack David

Batam·Sejak 2019
PPH9 hakim ketua
54
perkara ditangani
94%
dikabulkan · 52 pokok
38 dikabulkan11 sebagian3 ditolak2 prosedural

Andrew Christian Howard, S.E., S.H.

Tangerang·Sejak 2020
PPN9 hakim ketua
54
perkara ditangani
76%
dikabulkan · 50 pokok
16 dikabulkan22 sebagian12 ditolak2 prosedural

Tri Subagyo

Yogyakarta·Sejak 2023
PPN2 hakim ketua
54
perkara ditangani
96%
dikabulkan · 28 pokok
26 dikabulkan1 sebagian1 ditolak

Dikky Try Achmadie

Jakarta Pusat·Sejak 2020
PPN9 hakim ketua
54
perkara ditangani
88%
dikabulkan · 48 pokok
16 dikabulkan26 sebagian6 ditolak1 prosedural

Dwianjani Prameswari

Yogyakarta·Sejak 2023
PPN10 hakim ketua
54
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 35 pokok
31 dikabulkan4 sebagian0 ditolak1 prosedural

Melisa Elizabeth Simon

Bandung·Sejak 2019
PPH19 hakim ketua
54
perkara ditangani
72%
dikabulkan · 54 pokok
16 dikabulkan23 sebagian15 ditolak

Istiarti Primadini

Surabaya·Sejak 2024
PPN5 hakim ketua
54
perkara ditangani
86%
dikabulkan · 36 pokok
19 dikabulkan12 sebagian5 ditolak

Hendrik Saputra

Surabaya·Sejak 2019
PPN7 hakim ketua
53
perkara ditangani
69%
dikabulkan · 39 pokok
9 dikabulkan18 sebagian12 ditolak14 prosedural

Dame Siregar

Bandung·Sejak 2025
PPH4 hakim ketua
53
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 51 pokok
9 dikabulkan42 sebagian0 ditolak1 prosedural

Drs. Ekita Lokmansuy

Jakarta Selatan·Sejak 2021
PPH4 hakim ketua
53
perkara ditangani
29%
dikabulkan · 48 pokok
4 dikabulkan10 sebagian34 ditolak

Raysa Prima Annisa, S.I.A

Semarang·Sejak 2025
PPH3 hakim ketua
53
perkara ditangani
94%
dikabulkan · 36 pokok
28 dikabulkan6 sebagian2 ditolak4 prosedural
← SebelumnyaHalaman 24 dari 103Berikutnya →

Catatan. Nama kuasa hukum, jumlah perkara, jenis sengketa, dan hasil putusan diambil nyata dari basis data putusan Pengadilan Pajak. Kontak, tarif, dan lokasi belum tersedia — bagian itu hanya terisi bila kuasa hukum yang bersangkutan mengklaim profilnya sendiri. Metodologi & sumber data →