Direktori berbasis putusan

Temukan spesialis PPN

Koreksi PPN, faktur pajak, pajak masukan, dan restitusi.

1.495
profil
6
bidang
2026
data
Bidang spesialisasi
Hapus filter

Melisa Elizabeth Simon

Bandung·Sejak 2019
PPH19 hakim ketua
Di bidang PPN
14
perkara ditangani
93%
dikabulkan · 14 pokok
1 dikabulkan12 sebagian1 ditolak

Muhammad Hanif Rabbani

Medan·Sejak 2024
PPN2 hakim ketua
Di bidang PPN
14
perkara ditangani
36%
dikabulkan · 14 pokok
5 dikabulkan0 sebagian9 ditolak

Harro Timbul Nainggolan

Palembang·Sejak 2020
PPN6 hakim ketua
Di bidang PPN
14
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 14 pokok
13 dikabulkan1 sebagian0 ditolak

Ling Dading Setiawan

Batam·Sejak 2020
PPN2 hakim ketua
Di bidang PPN
14
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 13 pokok
12 dikabulkan1 sebagian0 ditolak1 prosedural

Deni Gunawan

Surabaya·Sejak 2019
PPN10 hakim ketua
Di bidang PPN
14
perkara ditangani
perkara pokok terbatas
3 dikabulkan0 sebagian0 ditolak11 prosedural

Daniar Pandu Dewantoro

Batam·Sejak 2025
PPN1 hakim ketua
Di bidang PPN
14
perkara ditangani
93%
dikabulkan · 14 pokok
0 dikabulkan13 sebagian1 ditolak

Nurmala Arifin

Yogyakarta·Sejak 2022
PPN2 hakim ketua
Di bidang PPN
14
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 13 pokok
11 dikabulkan2 sebagian0 ditolak1 prosedural

Ahmad Harish

Jakarta Selatan·Sejak 2020
PPN2 hakim ketua
Di bidang PPN
14
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 13 pokok
0 dikabulkan13 sebagian0 ditolak1 prosedural

Novita Tanamas

Palembang·Sejak 2019
PPH10 hakim ketua
Di bidang PPN
14
perkara ditangani
57%
dikabulkan · 14 pokok
5 dikabulkan3 sebagian6 ditolak

Irkham Faisal Basri

Makassar·Sejak 2021
PPN2 hakim ketua
Di bidang PPN
14
perkara ditangani
79%
dikabulkan · 14 pokok
9 dikabulkan2 sebagian3 ditolak

Felix Oktavianus Danusaputro

Denpasar·Sejak 2024
PPN2 hakim ketua
Di bidang PPN
14
perkara ditangani
79%
dikabulkan · 14 pokok
9 dikabulkan2 sebagian3 ditolak

Rahmatsyahputra Tarigan

Palembang·Sejak 2023
PPN2 hakim ketua
Di bidang PPN
13
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 13 pokok
1 dikabulkan12 sebagian0 ditolak

Ivan Anugrah

Makassar·Sejak 2025
PPH2 hakim ketua
Di bidang PPN
13
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 13 pokok
1 dikabulkan12 sebagian0 ditolak

Yunita Ratna Sari

Jakarta Selatan·Sejak 2024
PPH6 hakim ketua
Di bidang PPN
13
perkara ditangani
92%
dikabulkan · 13 pokok
6 dikabulkan6 sebagian1 ditolak

Dimas Priambodo

Jakarta Selatan·Sejak 2025
PPN3 hakim ketua
Di bidang PPN
13
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 11 pokok
11 dikabulkan0 sebagian0 ditolak2 prosedural

Khalisa Zahra Savira

Jakarta Selatan·Sejak 2020
PPN4 hakim ketua
Di bidang PPN
13
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 13 pokok
13 dikabulkan0 sebagian0 ditolak

Yenny Pumamasari

Tangerang·Sejak 2024
PPN5 hakim ketua
Di bidang PPN
13
perkara ditangani
23%
dikabulkan · 13 pokok
2 dikabulkan1 sebagian10 ditolak

Rini Gadih Ranty

Jakarta Pusat·Sejak 2020
PPH2 hakim ketua
Di bidang PPN
13
perkara ditangani
0%
dikabulkan · 13 pokok
0 dikabulkan0 sebagian13 ditolak

Sujadi Lee

Jakarta Pusat·Sejak 2023
PPN3 hakim ketua
Di bidang PPN
13
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 13 pokok
13 dikabulkan0 sebagian0 ditolak

Imam Mul Khoiri

Batam·Sejak 2019
PPN6 hakim ketua
Di bidang PPN
13
perkara ditangani
92%
dikabulkan · 13 pokok
12 dikabulkan0 sebagian1 ditolak

Ricky R. Hasibuan

Palembang·Sejak 2021
PPN9 hakim ketua
Di bidang PPN
13
perkara ditangani
23%
dikabulkan · 13 pokok
3 dikabulkan0 sebagian10 ditolak

Hiroshi Hara

Jakarta Selatan·Sejak 2020
PPN1 hakim ketua
Di bidang PPN
13
perkara ditangani
92%
dikabulkan · 13 pokok
1 dikabulkan11 sebagian1 ditolak

Maykel Ricardo

Medan·Sejak 2025
PPN2 hakim ketua
Di bidang PPN
13
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 13 pokok
13 dikabulkan0 sebagian0 ditolak

Evi Hasna

Yogyakarta·Sejak 2025
PPN1 hakim ketua
Di bidang PPN
13
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 12 pokok
12 dikabulkan0 sebagian0 ditolak1 prosedural

Catatan. Nama kuasa hukum, jumlah perkara, jenis sengketa, dan hasil putusan diambil nyata dari basis data putusan Pengadilan Pajak. Kontak, tarif, dan lokasi belum tersedia — bagian itu hanya terisi bila kuasa hukum yang bersangkutan mengklaim profilnya sendiri. Metodologi & sumber data →