Ringkasan profil & rekam jejak
Sumber · Putusan Pengadilan Pajak

Tiur Adrianauli

Rekam jejak profesional berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Pajak yang telah terstruktur.

Spesialis Bea & CukaiMedan
Lihat berdampinganBandingkan profilKontak diisi sendiri oleh pemilik profil
5
Total perkara
50%
Tingkat dikabulkan
1
Klien unik
2023–2024
Rentang tahun

Profil belum diklaim. Data ini dihasilkan otomatis dari putusan Pengadilan Pajak. Apakah ini Anda?

Klaim profil ini
Statistik perkara

Rekam jejak hasil putusan

50%
permohonan dikabulkan (seluruh/sebagian) dari 2 perkara substantif
3 perkara prosedural
putusan pendek, tidak dihitung
Dikabulkan1
Ditolak1
Prosedural3

"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.

Rincian kategori putusan

5 perkara
Tidak Dapat Diterima360%
Mengabulkan Seluruhnya120%
Menolak120%

Kategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.

Spesialisasi

Sebaran bidang perkara

Hakim ketua

Pengalaman di hadapan majelis

Tercatat beracara di hadapan 4 hakim ketua Pengadilan Pajak.

Usman Pasaribu, S.Sos., M.H2 perkara
Wahyu Tn. Mulyo, S.E., S.H1 perkara
Rachmasari, S.H., M.H. NX1 perkara
Wahyu Tri Mulyo, S.E1 perkara

Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.

5 putusan terbaru

Riwayat perkara

Nomor PutusanJenisHasil
PUT-011218.45/2022/PP/M. XVIIA Tahun 2024
2024
TarifDikabulkan
PUT-007925.47/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024
2024
Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP)Prosedural
PUT-000207.45/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024
2024
TarifProsedural
PUT-000206.45/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024
2024
TarifProsedural
PUT-005825.19/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023
2023
Bea Masuk / Nilai PabeanDitolak

Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.

Laporkan kekeliruan data