Ringkasan profil & rekam jejak
Sumber · Putusan Pengadilan Pajak

Binsar situmorang

Rekam jejak profesional berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Pajak yang telah terstruktur.

Spesialis Bea & CukaiSurabaya
Lihat berdampinganBandingkan profilKontak diisi sendiri oleh pemilik profil
5
Total perkara
60%
Tingkat dikabulkan
2
Klien unik
2024–2024
Rentang tahun

Profil belum diklaim. Data ini dihasilkan otomatis dari putusan Pengadilan Pajak. Apakah ini Anda?

Klaim profil ini
Statistik perkara

Rekam jejak hasil putusan

60%
permohonan dikabulkan (seluruh/sebagian) dari 5 perkara substantif
0 perkara prosedural
putusan pendek, tidak dihitung
Dikabulkan3
Ditolak2

"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.

Rincian kategori putusan

5 perkara
Mengabulkan Seluruhnya360%
Menolak240%

Kategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.

Spesialisasi

Sebaran bidang perkara

Hakim ketua

Pengalaman di hadapan majelis

Tercatat beracara di hadapan 2 hakim ketua Pengadilan Pajak.

Tri Andrini K., S.H., S.E., Ak4 perkara
Widhi Hartono, S.E., M.E1 perkara

Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.

5 putusan terbaru

Riwayat perkara

Nomor PutusanJenisHasil
PUT-010994.47/2023/PP/M.XVIIA Tahun 2024
2024
Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP)Dikabulkan
PUT-000417.47/2024/PP/M.VIIA Tahun 2024
2024
Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP)Ditolak
PUT-000414.47/2024/PP/M.VIIA Tahun 2024
2024
Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP)Ditolak
PUT-000407.47/2024/PP/M.VIIA Tahun 2024
2024
Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP)Dikabulkan
PUT-000404.47/2024/PP/M.VIIA Tahun 2024
2024
Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP)Dikabulkan

Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.

Laporkan kekeliruan data