Ringkasan profil & rekam jejak
Sumber · Putusan Pengadilan Pajak

Ahmad Rendy

Rekam jejak profesional berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Pajak yang telah terstruktur.

Spesialis PPNJakarta Pusat
Lihat berdampinganBandingkan profilKontak diisi sendiri oleh pemilik profil
7
Total perkara
29%
Tingkat dikabulkan
2
Klien unik
2024–2024
Rentang tahun

Profil belum diklaim. Data ini dihasilkan otomatis dari putusan Pengadilan Pajak. Apakah ini Anda?

Klaim profil ini
Statistik perkara

Rekam jejak hasil putusan

29%
permohonan dikabulkan (seluruh/sebagian) dari 7 perkara substantif
0 perkara prosedural
putusan pendek, tidak dihitung
Sebagian2
Ditolak5

"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.

Rincian kategori putusan

7 perkara
Menolak571%
Mengabulkan Sebagian229%

Kategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.

Spesialisasi

Sebaran bidang perkara

Hakim ketua

Pengalaman di hadapan majelis

Tercatat beracara di hadapan 4 hakim ketua Pengadilan Pajak.

Diding Djamaludin, Ak., M.M4 perkara
Budi Haritjahjono, Ak., M.Ak1 perkara
Muhammad Fird,aus NE1 perkara
Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E1 perkara

Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.

7 putusan terbaru

Riwayat perkara

Nomor PutusanJenisHasil
PUT-005075.16/2023/PP/M.IA Tahun 2024
2024
PPNSebagian
PUT-003727.16/2023/PP/M.IIA Tahun 2024
2024
PPNDitolak
PUT-003725.16/2023/PP/M.IIA Tahun 2024
2024
PPNDitolak
PUT-003720.16/2023/PP/M.IIA Tahun 2024
2024
PPNDitolak
PUT-003718.16/2023/PP/M.IIA Tahun 2024
2024
PPNDitolak
PUT-003717.16/2023/PP/M.IIA Tahun 2024
2024
PPNDitolak
PUT-003716.15/2023/PP/M.IIA Tahun 2024
2024
PPh 25/29 BadanSebagian

Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.

Laporkan kekeliruan data