Direktori berbasis putusan

Temukan spesialis PPh

Sengketa PPh Badan, Pasal 21/22/23/26, PPh Final, dan potput.

1.083
profil
6
bidang
2026
data
Bidang spesialisasi
Hapus filter

Tubagus Yudi Yuniardi

Palembang·Sejak 2022
PPH2 hakim ketua
Di bidang PPh
15
perkara ditangani
0%
dikabulkan · 15 pokok
0 dikabulkan0 sebagian15 ditolak

Rosihan Emerson Rembriarto Samosir

Tangerang·Sejak 2022
PPN9 hakim ketua
Di bidang PPh
15
perkara ditangani
85%
dikabulkan · 13 pokok
7 dikabulkan4 sebagian2 ditolak1 prosedural

Nadine Nariendra

Jakarta Selatan·Sejak 2025
PPH3 hakim ketua
Di bidang PPh
15
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 15 pokok
14 dikabulkan1 sebagian0 ditolak

Dony Fajar K Juradean

Bandung·Sejak 2022
PPH1 hakim ketua
Di bidang PPh
15
perkara ditangani
93%
dikabulkan · 15 pokok
11 dikabulkan3 sebagian1 ditolak

Susatyo Sunu Pratomo

Denpasar·Sejak 2019
PPN6 hakim ketua
Di bidang PPh
15
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 14 pokok
1 dikabulkan13 sebagian0 ditolak1 prosedural

Endruw Samasta

Palembang·Sejak 2019
PPN9 hakim ketua
Di bidang PPh
15
perkara ditangani
29%
dikabulkan · 14 pokok
0 dikabulkan4 sebagian10 ditolak1 prosedural

Rio Prilmadi

Yogyakarta·Sejak 2020
PPN9 hakim ketua
Di bidang PPh
15
perkara ditangani
87%
dikabulkan · 15 pokok
12 dikabulkan1 sebagian2 ditolak

Endah Mirasanty

Palembang·Sejak 2023
PPH2 hakim ketua
Di bidang PPh
15
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 15 pokok
15 dikabulkan0 sebagian0 ditolak

Achmad Hardono N

Yogyakarta·Sejak 2023
PPH2 hakim ketua
Di bidang PPh
14
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 14 pokok
14 dikabulkan0 sebagian0 ditolak

Yuni Soleha

Jakarta Selatan·Sejak 2022
PPN3 hakim ketua
Di bidang PPh
14
perkara ditangani
71%
dikabulkan · 14 pokok
8 dikabulkan2 sebagian4 ditolak

Dovi Setiawan

Surabaya·Sejak 2022
PPN3 hakim ketua
Di bidang PPh
14
perkara ditangani
71%
dikabulkan · 14 pokok
8 dikabulkan2 sebagian4 ditolak

Teguh Rizki Fernanda

Semarang·Sejak 2022
PPH10 hakim ketua
Di bidang PPh
14
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 11 pokok
11 dikabulkan0 sebagian0 ditolak1 prosedural

Rianto Abimail

Yogyakarta·Sejak 2019
PPH5 hakim ketua
Di bidang PPh
14
perkara ditangani
82%
dikabulkan · 11 pokok
1 dikabulkan8 sebagian2 ditolak3 prosedural

Charles Limin

Surabaya·Sejak 2021
PPH7 hakim ketua
Di bidang PPh
14
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 13 pokok
8 dikabulkan5 sebagian0 ditolak1 prosedural

Dhea Putri Wantika

Batam·Sejak 2023
PPN7 hakim ketua
Di bidang PPh
14
perkara ditangani
29%
dikabulkan · 14 pokok
2 dikabulkan2 sebagian10 ditolak

Tham Rony

Jakarta Selatan·Sejak 2021
PPN9 hakim ketua
Di bidang PPh
14
perkara ditangani
21%
dikabulkan · 14 pokok
1 dikabulkan2 sebagian11 ditolak

Welvin I Guna

Tangerang·Sejak 2021
PPN7 hakim ketua
Di bidang PPh
14
perkara ditangani
89%
dikabulkan · 9 pokok
5 dikabulkan3 sebagian1 ditolak5 prosedural

Monica Jiewanto

Surabaya·Sejak 2025
PPH1 hakim ketua
Di bidang PPh
14
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 14 pokok
14 dikabulkan0 sebagian0 ditolak

Mulyadi Susanto

Palembang·Sejak 2019
PPH6 hakim ketua
Di bidang PPh
14
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 14 pokok
8 dikabulkan6 sebagian0 ditolak

Fandy Chaya

Jakarta Pusat·Sejak 2021
PPH4 hakim ketua
Di bidang PPh
14
perkara ditangani
86%
dikabulkan · 14 pokok
12 dikabulkan0 sebagian2 ditolak

Sri Devi Fortuna

Makassar·Sejak 2025
PPH1 hakim ketua
Di bidang PPh
14
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 14 pokok
14 dikabulkan0 sebagian0 ditolak

Hendriyanto Halim

Denpasar·Sejak 2025
PPH2 hakim ketua
Di bidang PPh
14
perkara ditangani
0%
dikabulkan · 14 pokok
0 dikabulkan0 sebagian14 ditolak

Muhammad Hikmah

Yogyakarta·Sejak 2024
PPH10 hakim ketua
Di bidang PPh
14
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 14 pokok
10 dikabulkan4 sebagian0 ditolak

I Nyoman Supartha

Batam·Sejak 2023
PPH3 hakim ketua
Di bidang PPh
14
perkara ditangani
100%
dikabulkan · 14 pokok
12 dikabulkan2 sebagian0 ditolak

Catatan. Nama kuasa hukum, jumlah perkara, jenis sengketa, dan hasil putusan diambil nyata dari basis data putusan Pengadilan Pajak. Kontak, tarif, dan lokasi belum tersedia — bagian itu hanya terisi bila kuasa hukum yang bersangkutan mengklaim profilnya sendiri. Metodologi & sumber data →